Polemik Pendidikan Gratis Telah Lama Menjadi Jargon Politik Yang Menggema Di Berbagai Daerah Di Indonesia. Dari masa ke masa, banyak pemimpin menjanjikan pendidikan tanpa biaya bagi seluruh rakyat, sebagai simbol kesetaraan dan pemerataan akses ilmu. Namun, pertanyaannya kini: benarkah pendidikan gratis benar-benar gratis? Ataukah masih ada celah dan tantangan besar yang membuatnya sekadar janji manis di atas kertas?
Janji Mulia yang Tak Mudah Direalisasikan. Konsep Polemik Pendidikan Gratis sejatinya sangat mulia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Itulah sebabnya berbagai kebijakan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Program Indonesia Pintar (PIP) terus digulirkan pemerintah pusat.
Namun, di lapangan, penerapan pendidikan gratis sering kali tak berjalan mulus. Masih banyak keluhan dari orang tua murid soal pungutan tambahan, biaya seragam, uang kegiatan, hingga iuran tidak resmi lainnya. Di beberapa daerah, bahkan ada sekolah yang meminta sumbangan sukarela dalam jumlah besar, membuat masyarakat bertanya-tanya: di mana letak “gratisnya”?
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa meski program BOS telah menjangkau lebih dari 200 ribu sekolah, persoalan ketimpangan anggaran masih terjadi. Sekolah di daerah perkotaan cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan dana dan fasilitas, sementara sekolah di pedalaman kerap tertinggal jauh.
Realita di Daerah: Gratis di Atas Kertas, Mahal di Kenyataan. Banyak laporan lapangan yang menunjukkan bahwa pendidikan gratis masih sebatas slogan. Misalnya, di beberapa sekolah dasar negeri di daerah pelosok Sumatera dan Nusa Tenggara, orang tua murid masih diminta membeli buku pelajaran, seragam, bahkan menyumbang untuk perbaikan fasilitas. Beberapa kepala sekolah mengaku dana BOS yang diterima sering kali tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional.
Perspektif Guru: Antara Idealisme Dan Realitas
Perspektif Guru: Antara Idealisme Dan Realitas. Beban tidak hanya dirasakan oleh siswa dan orang tua, tapi juga para guru. Guru di sekolah negeri memang digaji oleh negara, namun banyak guru honorer masih menerima gaji jauh di bawah upah minimum. Dalam situasi ini, sekolah kadang merasa perlu mencari dana tambahan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Seorang guru SMP di Kabupaten Garut mengungkapkan, “Kami ingin sekolah benar-benar gratis, tapi tanpa dana tambahan, sulit untuk melaksanakan kegiatan belajar yang ideal. Banyak fasilitas yang tidak tercover BOS.”
Masalah lain muncul di sekolah swasta. Karena tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah, sekolah swasta harus memungut biaya dari orang tua siswa. Ini menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah negeri dan swasta. Banyak orang tua dari keluarga menengah akhirnya terpaksa memindahkan anaknya ke sekolah negeri demi mendapatkan akses “gratis”, meski fasilitasnya sering kali lebih terbatas.
Ketimpangan Fasilitas: Antara Kota dan Desa. Ketimpangan infrastruktur menjadi salah satu penghambat terbesar dalam mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, sekolah negeri memiliki fasilitas memadai laboratorium lengkap, ruang kelas nyaman, hingga akses internet cepat. Namun di pedalaman Papua, Kalimantan, atau Sulawesi, banyak sekolah yang masih kekurangan meja, kursi, bahkan guru tetap.
Program pendidikan gratis sering kali berfokus pada penghapusan biaya, bukan peningkatan kualitas. Padahal, tanpa fasilitas yang baik, pendidikan gratis hanya menghasilkan angka partisipasi tinggi tanpa peningkatan mutu pembelajaran. Menurut data BPS tahun 2024, lebih dari 35% sekolah di daerah tertinggal belum memiliki laboratorium IPA atau perpustakaan layak pakai. Artinya, kebijakan pendidikan gratis belum sepenuhnya menyentuh aspek pemerataan. Murid boleh tidak membayar uang sekolah, tetapi tetap “membayar” dengan kualitas pendidikan yang tidak setara.
Suara Dari Orang Tua Dan Siswa
Suara Dari Orang Tua Dan Siswa. Bagi banyak keluarga miskin, program pendidikan gratis tetap sangat membantu. Mereka bisa menyekolahkan anak tanpa khawatir tentang uang pangkal atau SPP. Namun, banyak orang tua mengeluhkan biaya lain yang tidak termasuk dalam program pemerintah. Seragam, alat tulis, kegiatan ekstrakurikuler, dan transportasi masih menjadi beban besar. “Anak saya memang tidak bayar SPP, tapi tiap semester ada iuran kegiatan, dan itu lumayan besar. Kalau ditotal, tetap saja terasa berat,” kata Rini, seorang ibu rumah tangga di Bekasi.
Sementara itu, siswa di beberapa daerah mengaku masih kesulitan mengikuti pelajaran karena keterbatasan fasilitas. “Sekolah kami sering mati listrik, jadi kalau belajar komputer kadang tidak bisa. Guru juga terbatas,” ujar Andi, siswa SMA di Sulawesi Barat. Keluhan seperti ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis masih memerlukan pengawasan ketat dan inovasi di tingkat daerah.
Pandangan Pemerintah dan Tantangan ke Depan. Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek menegaskan bahwa program pendidikan gratis tetap menjadi prioritas nasional. Menteri Pendidikan beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai lebih dari 600 triliun rupiah salah satu yang tertinggi dalam APBN. Namun, tantangannya bukan hanya soal besaran dana, melainkan efektivitas distribusi dan transparansi penggunaan anggaran.
Pemerintah juga mulai mendorong transformasi digital melalui Sistem Informasi Pengelolaan BOS (SIPBOS) untuk memantau penyaluran dana secara real time. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir kebocoran dana dan pungutan liar di sekolah. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif. Program nasional hanya akan berhasil jika diimbangi dengan pengawasan dan komitmen dari pihak sekolah serta masyarakat. Tanpa sinergi itu, pendidikan gratis akan terus menghadapi tantangan di lapangan.
Antara Janji Dan Harapan
Antara Janji Dan Harapan. Pendidikan gratis adalah cita-cita besar bangsa. Ia bukan sekadar soal biaya, melainkan tentang keadilan dan kesempatan yang sama bagi setiap anak Indonesia untuk bermimpi. Namun, cita-cita itu hanya bisa terwujud bila sistem pendukungnya kuat mulai dari anggaran yang tepat sasaran, kesejahteraan guru, hingga fasilitas yang memadai.
Sayangnya, perjalanan menuju pendidikan gratis yang benar-benar inklusif masih panjang. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di lapangan. Masih ada ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal, antara sekolah negeri yang dibiayai penuh dan sekolah swasta kecil yang berjuang mandiri. Sebagian sekolah swasta bahkan merasa terpinggirkan karena tidak mendapatkan bantuan yang setara, padahal mereka turut menampung banyak siswa dari keluarga tidak mampu.
Di sisi lain, para guru juga menghadapi realitas berat. Tugas administratif yang menumpuk sering kali membuat mereka kehilangan fokus pada esensi mengajar. Belum lagi gaji guru honorer yang jauh dari layak, sehingga semangat untuk berinovasi terkadang redup. Pendidikan gratis tidak akan berarti bila guru, yang menjadi ujung tombak sistem, tidak mendapatkan dukungan moral dan finansial yang cukup.
Selain masalah struktural, tantangan juga datang dari perubahan zaman dan teknologi. Dunia pendidikan kini dituntut menyesuaikan diri dengan era digital, sementara banyak sekolah masih kekurangan perangkat teknologi dasar. Mendidik dengan Keadilan. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal angka dan biaya, tetapi tentang membangun generasi penerus yang berdaya dan berkarakter. Pendidikan gratis seharusnya bukan hanya sekadar kebijakan populis, tetapi investasi jangka panjang yang menjamin setiap anak, tanpa memandang status sosial, bisa belajar dengan layak.
Jika semua pihak pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat bersinergi dengan sungguh-sungguh, maka janji pendidikan gratis bukan lagi mimpi kosong. Ia akan menjadi pondasi kuat bagi masa depan bangsa yang cerdas, mandiri, dan berkeadilan dalam menghadapi Polemik Pendidikan Gratis.
