Industri Baja sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Nasional

Industri Baja sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Nasional

Industri Baja Saat Ini Tengah Menjadi Sorotan Utama Dalam Dinamika Perekonomian Nasional Terutama Di Tengah Gejolak Ekonomi Global. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi tekanan serius dalam menjaga ketahanan sektor strategis ini. Hal ini seiring dengan meningkatnya tren proteksionisme yang di berlakukan oleh berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Di mana, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah tarif impor tinggi sebesar 32 persen yang di kenakan terhadap produk baja. Hal ini secara langsung berdampak pada daya saing ekspor baja Indonesia ke pasar internasional khususnya pasar Amerika. Namun, dampak yang lebih mengkhawatirkan justru berasal dari potensi masuknya produk baja asing secara besar-besaran ke pasar domestik. Jika tidak di antisipasi, arus masuk produk tersebut dapat menggerus pangsa pasar dalam negeri dan mengancam kelangsungan Industri Baja nasional. Yang mana, selama ini tengah berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Menanggapi situasi ini, Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia menyuarakan urgensinya.

IISIA memberi pernyataan terhadap pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas. M. Akba Djohan selaku Ketua Umum IISIA menyampaikan bahwa kebijakan proteksionis Amerika Serikat mendorong negara-negara produsen baja lainnya untuk mencari alternatif pasar ekspor. Yang dalam hal ini, Indonesia di pandang sebagai pasar potensial yang menggiurkan. Hal ini di karenakan konsumsi dalam negeri yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, Industri Baja Indonesia di nilai berada dalam posisi strategis. Namun, kondisi ini sekaligus rentan terhadap tekanan eksternal. Sehingga langkah-langkah pengamanan dan proteksi terhadap pasar dalam negeri sangat di butuhkan guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri tersebut.

Lebih lanjut, IISIA menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah strategis dalam melindungi pasar domestik. Tertuama, dari serbuan baja murah impor yang tidak hanya menekan harga pasar. Dalam jangka panjang, fenomena ini berisiko mematikan Industri Baja dalam negeri. Yang mana, industri ini seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

Mendukung Pertumbuhan Industri Baja Nasional Secara Langsung

Salah satu kebijakan yang di pandang efektif dalam menjaga kedaulatan pasar adalah optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Optimalisasi ini khususnya melalui penerapan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri. Maka dari itu, Implementasi TKDN tidak hanya Mendukung Pertumbuhan Industri Baja Nasional Secara Langsung saja. Namun, juga memperkuat mata rantai industri lain yang saling terhubung. Dengan mengedepankan prinsip kemandirian, TKDN mendorong perusahaan-perusahaan nasional untuk mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing global. Kemudian, konsistensi penerapan kebijakan ini menjadi penanda bahwa Indonesia serius dalam membangun fondasi Industri Baja yang kokoh dan berkelanjutan. IISIA pun menekankan bahwa kebijakan seperti TKDN bukan sekadar formalitas administratif. Hal ini melainkan bentuk nyata dari komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang berdikari dan berorientasi jangka panjang.

Kemudian, apabila kebijakan ini di jalankan secara disiplin. Maka, daya tahan Industri Baja terhadap guncangan eksternal akan semakin kuat. Hal ini sejalan dengan bentuk solidaritas dalam perdagangan global yang adil. IISIA juga menyatakan kesiapan untuk bersaing secara sehat selama prinsip kesetaraan di terapkan. Mereka bahkan menyampaikan bahwa produk baja Amerika Serikat dapat di kenakan tarif nol persen. Asalkan, Indonesia mendapat akses yang setara ke pasar AS. Pendekatan timbal balik ini di nilai penting. Hal ini bertujuan demi menciptakan hubungan dagang yang saling menguntungkan dan tidak timpang.

Dengan begitu, Industri Baja Indonesia tidak perlu khawatir menghadapi kompetisi global selama berada dalam kerangka perdagangan yang adil dan transparan. Lebih lanjut, kebijakan ini telah menciptakan banyak lapangan kerja, menarik arus investasi, dan memperkuat posisi industri dalam negeri secara keseluruhan. Hal ini termasuk Industri Baja yang kerap menjadi penyedia bahan baku utama untuk sektor-sektor strategis tersebut. Oleh karena itu, APPI menolak pelonggaran aturan TKDN di tengah tekanan dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat.

Harus Memprioritaskan Penggunaan Produk Lokal

Yohanes menggarisbawahi bahwa proyek-proyek pemerintah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Harus Memprioritaskan Penggunaan Produk Lokal. Di mana, ini bukan hanya soal efisiensi anggaran saja. Namun, juga sebagai bentuk nyata dari keberpihakan terhadap Industri Baja dan sektor industri nasional secara luas. Namun, ia turut mengkhawatirkan maraknya impor produk murah di sektor swasta. Yang mana, ini dapat membunuh industri lokal secara perlahan. Jika hal ini terus di biarkan, maka keberlangsungan Industri Baja akan terancam. Serta, ketergantungan terhadap produk luar negeri akan semakin besar. Mengingat risiko tersebut, APPI mendorong pemerintah untuk menyusun strategi konkret. Hal ini berguna mengendalikan impor dan memperkuat daya saing lokal. Dalam hal ini, pemerintah juga di minta mengutamakan pendekatan diplomatik dalam menyelesaikan ketegangan dagang dengan Amerika Serikat. Selanjutnya, APPI mendukung upaya pemerintah dalam menjalin dialog bilateral yang mengedepankan prinsip mutual benefit. Bahkan, mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan tarif nol persen.

Hal ini khususnya, terhadap produk kelistrikan AS. Tentunya, dengan syarat adanya perlakuan yang adil terhadap ekspor Indonesia, termasuk produk dari Industri Baja. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menunjukkan kepedulian serius terhadap perkembangan isu ini. Di mana, Susiwijono Moegiarso selaku Sekretaris Kementerian menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan perhitungan menyeluruh atas dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, dari kebijakan tarif tinggi AS terhadap sektor ekspor utama Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen menyiapkan langkah-langkah mitigatif guna menjaga kestabilan ekonomi nasional. Yang salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahwa Industri Baja tidak menjadi korban dari kebijakan perdagangan yang tidak seimbang.

Selanjutnya, langkah-langkah yang di lakukan pemerintah tidak hanya terbatas pada kebijakan perdagangan saja. Namun, ini juga mencakup penguatan sektor keuangan dan moneter nasional. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Khususnya, untuk menjaga kestabilan nilai tukar, kemudian memperkuat Surat Berharga Negara (SBN) serta memastikan kecukupan likuiditas valuta asing.

Menciptakan Kemandirian Ekonomi Nasional

Perlindungan terhadap produk lokal, pengendalian terhadap arus barang impor, serta peningkatan efisiensi dan inovasi teknologi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan industri nasional. Hal ini penting di karenakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan para pelaku industri menjadi fondasi utama. Dalam hal ini, untuk Menciptakan Kemandirian Ekonomi Nasional. Mengingat, ketika sektor industri mampu tumbuh secara otonom, maka Indonesia akan memiliki ketahanan struktural yang mumpuni dalam menghadapi tekanan dari pasar global. Di mana, sektor strategis yang memiliki peran vital dalam konteks ini adalah sektor baja, yang tidak hanya menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sektor ini juga berperan besar dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Serta, ini juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan ke depan harus berfokus pada dukungan jangka panjang terhadap keberlanjutan dan kemandirian sektor ini.

Berbagai langkah konkret seperti perlindungan pasar domestik, penegakan regulasi teknis, serta pendekatan diplomasi dagang yang efektif menjadi elemen penting. Hal ini khususnya dalam memperkuat struktur industri nasional. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar dan mengoptimalkan potensi dalam negeri. Maka, Indonesia berpeluang besar menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat di tentukan oleh kemampuan negara dalam memperkuat Industri Baja.